Infografis
Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan relawan yang berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno, beberapa waktu yang lalu, dikritik oleh sejumlah politikus Partai Demokrat.
Ketika itu, Presiden Jokowi melemparkan kode tentang ciri-ciri pemimpin yang peduli dengan masyarakat. Menurut Jokowi, selain wajahnya penuh kerutan, pemimpin yang memikirkan masyarakat rambutnya juga memutih. Selain itu, kata Jokowi, adalah yang senang turun ke bawah untuk merasakan apa yang dialami oleh masyarakat.
Tetapi menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, ucapan Presiden Jokowi telah mempertontonkan kebodohan dan pembodohan.
"Apa yang dilakukan Pak Jokowi sejatinya adalah praktik mempertontonkan kebodohan dan pembodohan," kata Kamhar, baru-baru ini.
Baca Juga: Menebak-nebak Politisi 'Rambut Putih' yang Disebut Jokowi, Ini Deretan 4 Namanya
Kamhar mengatakan tak ada satu pun literatur pada berbagai studi kepemimpinan yang bisa ditemukan bahwa keriput dan rambut putih adalah ciri pemimpin yang tahu penderitaan rakyat dan pro rakyat.
"Kita berbaik sangka, jangan-jangan Pak Jokowi tidak memahami dengan cermat isi pidatonya, hanya membaca dan membeo pada apa yang disajikan orang di sekelilingnya. Sebagaimana dulu pernah terjadi di awal pemerintahannya, menandatangani perpres yang tak dicermatinya, lalu kemudian menyalahkan bawahannya," kata Kamhar.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menyebut tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat.
Irwan lantas membandingkan dengan ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat Presiden RI, menjelang berakhir masa bakti pada 2014, SBY disebut tidak pernah melakukan endorse kepada calon pengganti.
"Sikap Presiden SBY adalah negarawan. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," kata Irwan.
Baca Juga: Kode-kode Politik Jokowi Jelang Pilpres 2024: Singgung Jatah Prabowo hingga 'Rambut Putih'
Irwan mengatakan seharusnya masyarakat dibiarkan untuk memilih calon pemimpin yang paling mereka yakini bisa mewakili tanpa dipengaruhi oleh kepentingan elit.
Membebaskan masyarakat menentukan pilihan politik, kata Irwan, merupakan esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial.
"Seharusnya sekelas Presiden RI menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekedar prosedural, tetapi juga substansial," kata Irwan.
"Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat bakal capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat peribahasa 'menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.' Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara," Irwan menambahkan. [rangkuman laporan Suara.com]
